SOFYAN DJALIL: PULAU JAWA KRISIS AIR
"Tata ruang harus dilihat lagi dan pemerintahan harus mengadakan evaluasi terhadap planologi, mengapa bisa banjir di satu daerah, tetapi daerah lain juga kekurangan air," kata Sofyan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Senin (14/11).
Ia juga mengatakan, masalah air dan penyelamatan hutan, kalau melihat undang-undang serta dijalankan dengan benar, seharusnya tidak ada karena fisik Indonesia 67 persen adalah hutan. Sehingga, lanjut dia, yang perlu dibenarkan hanya 33 persennya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk menanggapi permasalahan tersebut, sebanyak delapan kementerian telah menyepakati untuk merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) dalam upaya penyelamatan hutan, tanah, dan air.
Delapan kementerian tersebut, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sebelumnya telah direncanakan pada 9 Mei 2015 serta dimaksudkan untuk menggalakkan kembali program-program GN-KPA.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya perlu adanya deregulasi peraturan undang-undang. "Saya yakin, kesepakatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memadukan program dan aksi yang ada di masing-masing kementerian dalam rangka upaya penyelamatan air. Partisipasi dari seluruh //stakeholder// merupakan kunci utama suksesnya GN-KPA," katanya.
Basuki mengatakan, untuk menyelamatkan air dan mengurangi bencana terkait air ini, program dan aksi berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat perlu disinergikan.
Kementerian PUPR memiliki beberapa target pembangunan infrastruktur pada 2015-2019, yaitu penguatan konektivitas, peningkatan permukiman, penyediaan perumahan, dan ketahanan air atau pangan.
Beberapa target pembangunan infrastruktur di bidang ketahanan air antara lain pembangunan 65 waduk, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 3.000 km, pembangunan 1.893 embung atau bangunan penampung air lainnya, serta pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan air baku berkapasitas 67,52 meter kubik.
Kementerian PUPR juga memiliki program pengendalian banjir nasional pada 2015-2019, di antaranya pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Asahan, perbaikan tebing tanggul-tanggul kritis Sungai Citarum Hilir, normalisasi Kali Ciliwung, dan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Berdasarkan data yang disebutkan Kementerian PUPR, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi air yang besar dengan total 3.906 km kubik. Di Sumatra sebesar 841 km kubik, di Jawa 164 km kubik, di Kalimantan 1.314 km kubik, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 50 km kubik, di Sulawesi 299 km kubik, di Maluku 177 km kubik, dan di Papua 1.062 km kubik.
Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan karakter cuaca yang cukup ekstrem, baik temperatur maupun perubahan arah angin. Perpaduan kondisi iklim dengan topografi dan tanah menghasilkan kondisi tanah yang subur. antara, ed: Citra Listya Rini
Tinggalkan Komentar