REKLAMASI BISA PULIHKAN KUALITAS TELUK JAKARTA? INI KATA PAKAR
Pakar ketahanan perubahan iklim dan urbanisme dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB), Hendricus Simarmata mengatakan, sampai hari ini belum ada upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kualitas laut di Teluk Jakarta.
Padahal, upaya tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak 1990-an, tepatnya ketika rencana reklamasi mulai digulirkan oleh pemerintah lewat Keputusan Presiden No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Kalau di Jepang, hal seperti ini betul-betul diperhatikan. Pemerintah di sana melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap kualitas lautnya. Sementara, di Indonesia upaya tersebut belum ada," ucap Hendricus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).
Ia menuturkan, kajian mengenai status pencemaran laut di Teluk Jakarta semestinya jangan hanya terfokus pada polusi kimia atau limbah-limbah mineral yang masuk ke laut saja. Tetapi juga harus memerhatikan sedimentasi yang ditimbulkan oleh 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta.
"Menurut saya, sedimentasi dari 13 sungai itu harus betul-betul dicari datanya, sehingga kita dapat mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memulihkan Teluk Jakarta," katanya.
Hendricus menambahkan, saat ini ada pula opini yang menyebutkan bahwa reklamasi di Teluk Jakarta dapat menghadang laju perubahan iklim di Ibu Kota. Menurut dia, asumsi semacam itu harus diklarifikasi, karena sampai sejauh ini belum ada bukti yang mengarah pada hubungan dua variabel tersebut.
"Apakah opini tersebut benar atau tidak, ini yang sedang kami kaji bersama tim panel ahli IA-ITB," katanya.
IA-ITB membentuk tim panel ahli independen untuk merumuskan rekomendasi terkait penanganan masalah Teluk Jakarta. Tim yang terdiri dari sejumlah pakar itu akan melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi perairan di utara Ibu Kota tersebut berdasarkan pendetkatan teknokratis.
"Tim ahli ini akan bertugas selama tiga bulan penuh, hingga Agustus mendatang. Rencananya rekomendasi hasil kajian akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada publik," ujar Ketua IA-ITB, Ridwan Djamaludin.
Tinggalkan Komentar