HARI HABITAT DUNIA TAHUN 2016, INDONESIA USUNG PROGRAM 100-0-100
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, syarat kota berkelanjutan yaitu nyaman dan produktif. “Walaupun kota itu produktif kalau tidak nyaman tidak akan berkelanjutan terutama pelayanan air bersih dan sanitasi yang merupakan keharusan untuk suatu kota yang nyaman dan berkelanjutan,” katanya, Senin (3/10).
Hari Habitat tahun ini sangat istimewa bagi Indonesia karena dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Preparatory Committee 3 untuk Habitat III yang diselenggarakan pada 25-27 Juli 2016 lalu di Surabaya. Acara yang dihadiri oleh 193 negara, dilaksanakan untuk mempersiapkan isu-isu perkotaan yang kemudian disusun menjadi sebuah Zero Draft New Urban Agenda (ZD NUA) atau Agenda Baru Perkotaan yang akan dibawa untuk dibahas dan diratifikasi pada acara Habitat III di Quito, Ekuador pada 17-20 Okotber 2016.
Salah satu program yang akan diusung Indonesia dalam Konferensi Habitat III di Quito, Ecuador nanti adalah program 100-0-100; 100 persen ketersediaan akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi sehat. “Kalau kita tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi, subsidi kita pasti ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus. Daripada ke BPJS lebih baik orang harus sehat,” ujar Basuki.
Dalam hal penyediaan infrastruktur air minum, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, capaian di awal tahun 2016 sebesar 71,05% dari target 100% pada tahun 2019. Target tersebut akan dicapai melalui berbagai program, antara lain pembangunan SPAM regional, pembangunan SPAM perkotaan, SPAM berbasis masyarakat,SPAM di kawasan khusus, SPAM PDAM terfasilitasi, dan SPAM non-PDAM terfasilitasi.
Sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan SPAM regional pada lima kawasan, SPAM perkotaan sebesar 9.295 liter/detik untuk 929.450 sambungan rumah, SPAM berbasis masyarakat sebesar 1.929 liter/detik untuk 937.280 sambungan rumah, SPAM di kawasan khusus sebesar 2.056 liter/detik untuk 515.640 sambungan rumah, PDAM terfasilitasi sebanyak 56 PDAM dan 788 kawasan, dan non-PDAM di 262 kawasan.
Untuk penyediaan infrastruktur sanitasi, capaian sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 62 %, dan untuk mencapai target 100% pada tahun 2019 akan dilakukan program pengolahan air limbah skala regional, skala kota, dan skala kawasan, pengolahan air limbah khusus, pembangunan Tempat Pemrosesan AKhir (TPA) sampah, dan pembangunan drainase lingkungan.
Tahun 2015 telah tercapai pembangunan pengolahan air limbah skala regional bagi 172.510 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kota bagi 489.220 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kawasan bagi 448.320 kepala keluarga, pengolahan air limbah khusus bagi 39.500 kepala keluarga, dan pembangunan TPA di 123 kabupaten/kota, serta pembangunan drainase dengan total seluas 2.650 hektare.
Sedangkan untuk tahun 2016, target pembangunan pengolahan air limbah skala regional untuk 2.350 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kota bagi 604.930 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kawasan untuk 60.185 kepala keluarga, pengolahan air limbah khusus untuk 2.825 kepala keluarga, dan pembangunan drainase lingkungan dengan total seluas 427 hektare.
Sementara itu penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Indonesia yaitu seluas 38.431 hektare, terdiri dari 23.473 hektare berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektare di wilayah perdesaan.
Untuk itu, khusus untuk wilayah perkotaan, Ditjen Cipta Karya melaksanakan berbagai program penanganan permukiman kumuh antara lain, sinergi penyusunan perencanaan penanganan kumuh dengan pemerintah daerah atau Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di 93 kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota melalui sumber pendanaan APBN.
Program tersebut dilaksanakan melalui pendanaan pinjaman luar negeri (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, dan APBD dilaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Program (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2).
Dalam meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020 upaya strategis Ditjen Cipta Karya adalah melalui Program KOTAKU. Program tersebut akan dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 kelurahan/desa. Sasaran program ini adalah menangani kawasan permukiman kumuh seluas 23.000 hektare dengan berdasarkan surat keputusan tentang kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Pada tahun 2015, program Kotaku menangani 1.738 kelurahan/desa untuk peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat dengan dana sebesar Rp 692 miliar. Kemudian, program Kotaku juga dilaksanakan untuk mendukung peningkatan penghidupan masyarakat di permukiman kumuh melalui percontohan pengembangan ekonomi lokal di 15 kab/kota dengan nilai sebesar Rp 22,5 miliar dan pada 845 kelurahan/desa sebesar Rp 33,8 miliar.
Untuk tahun 2016, dilakukan peningkatan kualitas permukiman pada 813 kelurahan/desa dengan dana sebesar Rp 114 miliar dan sebesar Rp 7,5 miliar untuk pengembangan ekonomi lokal pada 15 kabupaten/kota.
Siprianus Edi Hardum/EHD
Suara Pembaruan
Tinggalkan Komentar